Friday, July 20adalahukum.com

Terbaru

berita terbaru

Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Terbaru
ADALAHUKUM.COM,-Jakarta. Penyerbuan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh ribuan massa memunculkan keprihatinan berbagai pihak. Direktur Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) DPP APSI, Syamsul Munir menyatakan sangat menyesalkan kejadian penyerbuan dan penyerangan oleh sejumlah kelompok anti pro demokrasi yang memaksakan kehendaknya sendiri serta secara membabi buta menuduh dan menfitah YLBHI sebagai antek Komunis. “  Sungguh itu cara-cara biadab, dan tentu menginjak martabat kemanusiaan, dan saya mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang ingin demokrasi di Indonesia semakin mundur dengan memberikan informasi palsu kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan LBH Jakarta sehingga semakin memperkeruh suasana” ujar mantan aktivis Kontras ini. (baca: Bela Korban
Dinilai Pangkas Kekhususan Aceh, 2 Anggota KIP Gugat UU Pemilu

Dinilai Pangkas Kekhususan Aceh, 2 Anggota KIP Gugat UU Pemilu

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Berlakunya Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, ternyata menyisakan persoalan terutama bagi propinsi Aceh. Beberapa pasa dinilai merugikan kepentingan warga Aceh, antara lain mengenai penerapan hubungan hirarki antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pengawas Pemilih (Panwalih) di semua tingkatan di Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karenanya 2 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan 1 orang warga Aceh, pada hari ini, Jum’at tanggal 15 September 2017, jam 14.00 wib, mendaftarkan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Menurut Irfan Fahmi, Kuasa Hukum Pemohon, pemberlakuan aturan ini, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan kekhususan Aceh yang sejatinya
Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah

Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Hak angket DPR hanya dapat ditujukan bagi Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan eksekutif. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Yuliandri dalam sidang uji aturan hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Rabu (13/9). Sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut beragendakan mendengar Ahli yang dihadirkan para Pemohon perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/2017 sebagaimana dilansir www.mahkamahkonstitusi.go.id Yuliandri yang hadir sebagai Ahli Tim Advokasi Selamatkan KPK (47/PUU-XV/2017) menekankan KPK merupakan lembaga independen yang
Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung. Keputusan itu diambil setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kelima calon hakim agung sejak sore tadi. Mereka yang lolos adalah Gazalba Saleh (Kamar pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara) dan Hidayat Manao (Kamar Militer). "Lima-limanya kita ambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017) malam. Selain itu DPR mengkhawatirkan adanya penumpukan kasus-kasus di Mahkamah Agung. "Dilihat juga calon-calon cukup mumpuni," ujarnya. Politikus Partai Golkar ini menamb
Direksi First Travel Kembali Jalani BAP di Bareskrim

Direksi First Travel Kembali Jalani BAP di Bareskrim

APSI News, Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Para tersangka Penipuan dan Penggelapan Bisnis Umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan atau Kiki diperiksa terkait barang bukti dan aset yang telah disita. "Hari ini diperlihatkan barang bukti yang baru disita dikasih lihat, dikonfirmasi saja sih tadi ini barang siapa," kata Deski MK, Legal Advisor First Travel di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Barang bukti dan aset tersebut, sambung Deski, sejumlah mobil milik rumah milik Andhika dan Anniesa. Selain itu, ada juga bukti transaksi keuangan dari rekening bank milik ketiga tersangka. "Cuma memperlihatkan barang sitaan saja, perus
Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Opini, Terbaru
Oleh. Bahrul Ulum, SH., M.H., CLA, CM (Ketua DPW APSI Nangro Aceh Darussalam) Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri, Perpres Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dan juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan perekenomian Aceh dengan berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pihak asing di Aceh dalam rangka membangun ekonomi Aceh yang lebih makmur. Lahirnya Perpres tersebut merupakan mandat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan “Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang me
Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

APSI News, Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM -Jakarta- Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (Pusmedbankum DPP APSI) telah menghadiri rapat perdana kreditur PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 September 2017 yang diwakili 4 orang kuasa hukumnya yakni Abdul Azis SH, Munajat Zein SH, Danu Hurmuza SH, Acmad Syaiful SH, dan Aldo Priatno SH. Pada kesempatan tersebut, Abdul Azis, SH selaku kuasa dari dua agent first travel dengan jumlah korban sebanyak 512 jamaah dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah, menyampaikan dan meminta kepada hakim pengawas dan pengurus dalam PKPU untuk tidak mempersulit jamaah korban first travel yang menginginkan pengembalian uang yang difasilitasi ...
Sekjen DPP APSI: Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional!

Sekjen DPP APSI: Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional!

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta - Aksi genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak lepas dari tangan besi petinggi militer Burma, yakni Jenderal Min Aung Hlaing. Jenderal bengis inilah yang memerintahkan pembantaian Rohingya dan membuat Aung San Suu Kyi tidak berkutik seperti katak dalam tempurung. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI), Irfan Fahmi dalam sebuah diskusi di Jakarta (2/9). Menurut Irfan, Jenderal Min Aung Hlaing merupakan biangkerok dan dalang aksi Genosida atas Rohingya, oleh karenanya sudah sepantasnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menurunkan tim investigasi dan membentuk komisi khusus untuk menyeret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional. “Seret Jenderal Min Aung
APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya

APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) mengecam tindakan kekerasan dan tindakan pembiaran atas aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintahan Myanmar. Ketua Umum DPP APSI, Drs Afdal Zikri, SH, MH dalam rilisnya menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang nyata di mana 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secar...
Pansus Angket KPK DPR undang Organisasi Advokat

Pansus Angket KPK DPR undang Organisasi Advokat

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta - Panitia Khusus Angket KPK DPR RI semakin memainkan manuvernya dalam membedah misteri-misteri penyidikan di  KPK. Hari ini (Kamis, 31/8), Pansus Angket mengundang sejumlah Organisasi Advokat untuk rapat dengar pendapat diantara Peradi versi Fauzi Yusuf Hasibuan, Peradi versi Luhut Pangaribuan dan Peradi versi Juniver Girsang. Selain Peradi, Pansus Angket KPK juga mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) namun tidak disebutkan KAI versi mana, apakah versi Tjoetjoe S Hernanto atau versi Indra Sahnun Lubis. Dalam undangan yang ditandatangani Pelaksana harian Sekretaris Jenderal DPR RI, Damayanti, yang tersebar di media sosial, Pansus Angket KPK mengundang Organisasi Advokat dalam rangka membahas posisi dan fungsi Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dalam pemberantasa