Monday, December 18adalahukum.com

Tak Terima Oknum Notaris Divonis Percobaan, JPU Ajukan Banding

ADALAHUKUM.COM,- Sleman.  Haji HA, oknum Notaris di kabupaten Sleman divonis penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Sleman. Putusan ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun. Atas vonis yang jomplang tersebut, JPU Ismet Karnawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, sementara terdakwa H.HA menyatakan menerima putusan tersebut.

Kuasa hukum terdakwa, M. Hasan dan Kharis Mudakir saat dihubungi mengakui bahwa pihaknya telah mendengar jika JPU mengajukan banding, namun hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan banding dari pengadilan, “ kami sudah dengar, namun kami belum terima relaas dari PN Sleman, ya kami menunggu saja, jika nanti ada relaas tentu hak klien kami memberikan respon termasuk jika nanti JPU mengirim memori banding, kami tentu akan membuat kontra memori banding” ujar Hasan yang diamiini oleh Kharis. Menurut Kharis kliennya telah menerima putusan tersebut, dan pihaknya mengapresiasi putusan hakim karena memang sudah didasarkan alat bukti dan tidak ada kerugian apapun dari pihak-pihak lain termasuk korban. “kami tentu menyayangkan sikap JPU, namun kami juga menghormati tugas dan kewenangannya” ujar alumni UIN Sunan Kalijaga ini.

Dalam dakwaannya, JPU menuturkan bahwa saksi Yusuf Achmadi dan Ahmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (alm) dan diwariskan kepada keduanya. Kemudian keduanya hendak menghibahkan  tanah tersebut kepada saudara mereka yang bernama Rita Sofiati. Pada tahun 1998, Yusuf dan Nuryadi bersama istrinya  Ayu Sri Masningtiyas mendatangi Notaris Joharningsih untuk melakukan hibah, namun justru Notaris Juharningsih membuat Perikatan Jual Beli (PJB) dengan saksi Yusuf dan Nuryadi dan pembeli Anshori, suami siri dari saksi Rita Sofiati. PJB tersebut ditandatangani oleh Pembeli (Yusuf Ahmadi) dan Nuryadi namun tidak diproses lebih lanjut oleh Notaris Juharningsih karena tidak ditandatangani oleh pihak pembeli yakni Anshori. Beberapa waktu kemudian Anshori menarik semua dokumen yang telah diserahkan ke Notaris Joharningsih dan dibawa ke Notaris lain yakni terdakwa sekitar tahun 2010.

Tahun 2010 Anshori menghadap terdakwa bersama dengan beberapa orang  yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf ahmadi, Ahmad Nuryadi, Fitriyanti dan Ayu Sri Masningtyas.Kemudian terdakwa menindaklanjuti dengan membuat Akta PJB, Akta Kuasa jual dan Akta jual beli (AJB). Selanjutnya melalui stafnya, terdakwa meneruskan proses balik nama ke Kantor Pertanahan (Kantah) Sleman sehingga terbit SHM yang semua atas nama Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi menjadi atas nama H. Anshori. Pada April 2012, Anshori meninggal dunia dan SHM dipegang oleh saksi Adlin Ilyas Nasution. Nuryadi dan Ayu Sri telah bercerai tahun 2009 dan keduanya bersama Yusuf dan istrinya (Fitriyanti)  tidak pernah mendatangi terdakwa untuk urus soal tanah.

Pada tahun 2010 saksi Rita bersama Rahmat Kusnadi mendatangi terdakwa sebanyak 3 kali untuk mempertanyakan tentang SHM sambil membawa surat kuasa dari Yusuf  dan Nuryadi mengajukan keberatan dan meminta agar terdakwa tidak memproses apapun yang berkaitan dengan kedua sertifikat tersebut, akan tetapi terdakwa mengabaikannya dan tidak melakukan pengecekan di Kantah Sleman. Karena kecewa kemudian Rita melaporkan terdakwa kekepolisian dengan sangkaan Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”.

Atas proses pelaporan tersebut, Majelis Hakim PN Sleman yang diketuai oleh hakim Ayun Kristiyanto, dengan hakim anggota Wisnu Kristiyanto dan E Nur Komariah menyatakan Menyatakan Terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 2 (dua) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum.