Monday, December 18adalahukum.com

Tag: pengacarasyariah

Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. “Hubungan peradilan agama dengan advokat syariah tidak sekedar hubungan kerja, tetapi lebih dari itu antara peradilan agama dan advokat syariah memiliki keterikatan emosional. Hal tersebut disebabkan kesamaan pandangan dan substansi keilmuan”. Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H.  Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, dalam Kuliah Umum Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat yang diselenggarakan DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Menurut Hakim Agung RI ini, di Indoensia, dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), Sarjana Hukum Islam (SHI) dan sekarang diubah cukup dengan Sarjana Hukum pada dasarnya lulusan Fakultas Syariah dan Hukum
MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata hanya sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan
Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Opini, Terbaru
Oleh. Bahrul Ulum, SH., M.H., CLA, CM (Ketua DPW APSI Nangro Aceh Darussalam) Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri, Perpres Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dan juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan perekenomian Aceh dengan berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pihak asing di Aceh dalam rangka membangun ekonomi Aceh yang lebih makmur. Lahirnya Perpres tersebut merupakan mandat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan “Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang me

Dukung Putusan MK, APSI sejak dulu gandeng PTKIN terakreditasi

APSI News
Jakarta. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) mendukung Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum. “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fak