Friday, April 19adalahukum.com

Tag: pengacarasyariah

Laksanakan Layanan Posbakum, PA Cikarang Gandeng LBH APSI Bekasi

Laksanakan Layanan Posbakum, PA Cikarang Gandeng LBH APSI Bekasi

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM. Cikarang- Pengadilan Agama (PA) Cikarang akhirnya memilih LBH Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Bekasi untuk melaksanakan kegiatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PA Cikarang. Keputusan itu diambil setelah PA Cikarang melakukan seleksi dan verifikasi. Menurut Ketua Pengadilan Agama Cikarang Dr. H. Acep Saifuddin, S.H, M.Ag, pemilihan LBH APSI ini merupakan wujud nyata PA Cikarang dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan sebagaimana amanah Perma No.1 tahun 2014. Sementara itu Ketua APSI Bekasi, Feri Fauzan Azima menyampaikan rasa terimakasih kepada PA Cikarang yang telah mempercayakan pelaksanaan Posbakum kepada APSI, ia berjanji akan menunaikan amanah tersebut sesuai harapan para pencari keadilan dalam rangka mempermudah acces...
Dukung Deklarasi Anti Hoax, Sekjen DPP APSI Mainkan Musik Diatas Panggung

Dukung Deklarasi Anti Hoax, Sekjen DPP APSI Mainkan Musik Diatas Panggung

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM. Tangerang Selatan- Sejumlah Aktivis 98 alumni Universitas Islam Negeri (UIN) yang tergabung dalam Alumni UIN Bersatu mendeklarasikan penolakan atas maraknya hoaks dan kebangkitan rezin Orde Baru. Deklarasi berlangsung di Fifo Resto Situ Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sabtu malam (19/1/2019). Sekjen DPP APSI, Irfan Fahmi turut hadir dalam acara tersebut. Tidak saja hadir, Irfan yang mantan aktivis Forkot, naik ke panggung dan memainkan alat musik kendang mengiringi lagu Bento, karya Iwan Fals. Turut hadir dalam deklarasi itu sejumlah tokoh nasional yang merupakan alumni UIN Jakarta, seperti Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, dosen politik UIN Jakarta Ali Munhanif, pengamat politik Adi Prayitno, mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Affia...
Dekan FH Univ. Malikusaleh Buka Pendidikan Profesi Advokat Syariah

Dekan FH Univ. Malikusaleh Buka Pendidikan Profesi Advokat Syariah

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM. Lhokseumawe. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Advokat (PPPA) di Kampus Fakultas Hukum Unimal, kegiatan tersebut akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 27 Januari 2019. Dalam acara pembukaan PPPA (18/1/19) Dekan FH Unimal, Prof Jamaludin menyambut gembira dilaksanakan pendiidkan profesi advokat ini. Menurutnya kehadiran advokat dalam sistem peradilan sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat sebenarnya adalah profesi yang sangat menarik. Profesi ini juga mempunyai prospek yang besar karena jasa advokat selalu dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Sementara ketua panitia PPPA, Armia, menyata...
Pengadilan Agama Wates dan APSI Sepakat Lanjutkan Program Posbakum

Pengadilan Agama Wates dan APSI Sepakat Lanjutkan Program Posbakum

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM. Kulonprogo, setelah program pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama (PA) Wates tahun 2018 berakhir, sesuai dengan evaluasi dan monitoring oleh PA Wates, program Posbakum yang selama ini diselenggarakan bekerjasama dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Cabang Kulonprogo dianggap berhasil dan memenuhi harapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. (Baca Kembali Terakreditasi, Pusmedbankum APSI Perkuat Jaringan) Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan Posbakum dengan bekerjasama dengan APSI patut untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Oleh karenanya PA Wates telah memutuskan untuk terus melanjutkan kerjasama progr
Kembali Terakreditasi, Pusmedbankum APSI Perkuat Jaringan

Kembali Terakreditasi, Pusmedbankum APSI Perkuat Jaringan

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) kembali memperoleh Akreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/OBH Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D 2021. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri  Yasonna H. Laoly tanggal 27 Desember 2018 ini menjadi kado akhir tahun yang menggembirakan bagi APSI. Direktur Pusmedbankum, Syamsul Munir menerangkan bahwa sesungguhnya akreditasi ini merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun 2013, 2016 dan 2019. Dengan akreditasi ini pihaknya akan semakin bekerja keras dalam upaya mewujudkan áccess to justice dan just
Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. “Hubungan peradilan agama dengan advokat syariah tidak sekedar hubungan kerja, tetapi lebih dari itu antara peradilan agama dan advokat syariah memiliki keterikatan emosional. Hal tersebut disebabkan kesamaan pandangan dan substansi keilmuan”. Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H.  Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, dalam Kuliah Umum Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat yang diselenggarakan DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Menurut Hakim Agung RI ini, di Indoensia, dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), Sarjana Hukum Islam (SHI) dan sekarang diubah cukup dengan Sarjana Hukum pada dasarnya lulusan Fakultas Syariah dan Hukum
MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata hanya sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan
Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Opini, Terbaru
Oleh. Bahrul Ulum, SH., M.H., CLA, CM (Ketua DPW APSI Nangro Aceh Darussalam) Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri, Perpres Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dan juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan perekenomian Aceh dengan berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pihak asing di Aceh dalam rangka membangun ekonomi Aceh yang lebih makmur. Lahirnya Perpres tersebut merupakan mandat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan “Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang me

Dukung Putusan MK, APSI sejak dulu gandeng PTKIN terakreditasi

APSI News
Jakarta. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) mendukung Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum. “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fak