Monday, December 18adalahukum.com

Tag: APSI

APSI Kecam Keputusan Trump Akui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel

APSI Kecam Keputusan Trump Akui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM,- Jakarta, - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk memindahkan Ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Dalam press releasenya, DPP APSI menyatakan sikap sebagai berikut; Pertama, Keputusan Presiden AS, yang mengakui Yerussalem sebagai Ibu kota Israel adalah keputusan yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem No. 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga Resolusi DK PBB No. 2334 tanggal 23 Desember 2016 menegaskan bahwa DK tidak akan mengakui perubahan apa pun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016, sehingga keputusan Presiden AS tersebut merupak
Diberhentikan, Ketua STAI Publisistik Thawaalib Gugat Yayasan

Diberhentikan, Ketua STAI Publisistik Thawaalib Gugat Yayasan

Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM,- Jakarta. - Dr. Ilyas Indra Damar Djati diberhentikan secara sepihak oleh Ketua Yayasan Islam Thawaalib Jakarta dari kursi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawaalib (STAI-PT), pada Mei 2017. Karena dinilai tidak sesuai Statuta kampus dan nilai kepatutan maka Ilyas melalui kuasa hukumnya, Irfan Fahmi, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam surat gugatan dengan perkara nomor 479/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, ada dua pihak yang digugat yakni Yayasan Islam Thawaalib dan Drs. Dedi Oktarinto, M.A. Menurut kuasa hukum Iylas, Irfan Fahmi, gugatan ini bermula dari adanya surat Keputusan Ketua Yayasan Islam Thawaalib No 099/YIT/SK/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI  PT. Atas pemberhenti
Dr. Sutrisno: Banyak Tanah Terlantar dibiarkan oleh Negara

Dr. Sutrisno: Banyak Tanah Terlantar dibiarkan oleh Negara

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Semarang. Ketidakberhasilan program land reform di Indonesia selama ini dipicu beberapa persoalan. Salah satunya karena laju produktifitas pertanian yang kalah jauh dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi maupun industri. Tatanan ideal sebagai cita-cita land reform dengan redistribusi lahan khususnya pada sektor pertanian akhirnya tidak tercapai. Reformasi agraria menjadi suatu hal yang urgen bila meninjau jumlah buruh tani dan petani gurem yang terus bertambah sebagai akibat dari konflik agraria yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari 80 persen petani gurem atau petani yang berlahan kurang dari 1 hektar. Kebijakan hukum tanah lebih cenderung memihak keapda investor besar dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan. Ges
Sekjen AMSI: Seyogyanya setiap Desa ada Lembaga Mediasi Desa

Sekjen AMSI: Seyogyanya setiap Desa ada Lembaga Mediasi Desa

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Yogyakarta. Mediasi merupakan merupakan alternatif penyelesaian senketa yang terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terutama yang bersifat sengketa atau persesilihan. Secara regulatif, banyak undang-undangan yang mewajibkan adanya proses mediasi dalam setiap penyelesaian perselisihan di hampir semua sektor, dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman hingga diatur detail dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma), termasuk untuk dalam sistem tata pedesaan di Indonesia, mediasi sesungguhnya memiliki peran dalam proses preventisasi terjadinya konflik di tengah masyarakat desa. Oleh karenanya, disinilah diperlukan Lembaga Mediasi Desa. Gagasan Lembaga Mediasi Desa menjadi tema utama dalam Seminar “Peran Mediator dalam Kelembagaan Peradilan Desa dala
Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

Dr. Amran Suadi: PA dan APSI Punya Ikatan Emosional

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. “Hubungan peradilan agama dengan advokat syariah tidak sekedar hubungan kerja, tetapi lebih dari itu antara peradilan agama dan advokat syariah memiliki keterikatan emosional. Hal tersebut disebabkan kesamaan pandangan dan substansi keilmuan”. Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H.  Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, dalam Kuliah Umum Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat yang diselenggarakan DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Menurut Hakim Agung RI ini, di Indoensia, dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), Sarjana Hukum Islam (SHI) dan sekarang diubah cukup dengan Sarjana Hukum pada dasarnya lulusan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr Wahiduddin Adams: Advokat Harus Berintegritas Tinggi

Dr Wahiduddin Adams: Advokat Harus Berintegritas Tinggi

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Pemberitaan  negatif terhadap penyuapan yang dilakukan oleh profesi advokat dan tindakan penyelewenangan terhadap integritas yang dilakukan Advokat. merupakan hal yang sering menjadi topik hangat dalam  masyarakat dimana merupakan salah satu pencideraan terhadap penegakan hukum. Setidaknya ada sejumlah hambatan penegakan supremasi hukum di antaranya; pertama, belum sempurnanya perangkat hukum, kedua, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, ketiga, Penegak hukum belum professional (kecakapan, keterampilan dan intelektualitas rendah), keempat, Penghasilan aparat penegak hukum rendah, kelima, Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keenam, Kurangnya sarana dan prasarana, ketujuh, Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.
Afdal Zikri, Profil Nahkoda Santun Organisasi Advokat

Afdal Zikri, Profil Nahkoda Santun Organisasi Advokat

APSI News, Terbaru, Tokoh
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Tanggal 24 September, merupakan tanggal istimewa bagi Afdal Zikri, betapa tidak ditanggal itulah 49 tahun lalu Afdal Zikri dilahirkan di sebuah kampung di daerah Sungai Kasai, Sumatera Barat, tepat pada hari Selasa 1 Rajab 1388 Hijriyah. Afdal Zikri adalah seorang Advokat senior yang telah malang melintang dalam dunia profesi hukum. Berbagai kasus publik telah ia tangani dari kasus buruh hingga selebritis. Afdal bagi para juniornya merupakan referensi utama bagai penanganan kasus-kasus hukum terutama terkait dengan sengketa hukum keluarga. Ia bahkan menjadi menjadi icon dalam sengketa perdata dalam dunia peradilan agama. Tak heran banyak hakim agama menaruh hormat padanya. Bahkan Afdal selalu diminta mengajar para calon hakim di Mega Mendung, Pusdiklat MA RI.
Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Propinsi Banten yang digelar (Jum’at, 22/9) telah menghasilkan kepemimpinan baru dimana terpilih secara aklamasi Badrul Munir, S.Ag, S.H, M.H, CLA sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI Banten. Badrul Munir bukanlah sosok yang asing bagi APSI, karena ia telah berkiprah malang melintang dalam berbagai pendampingan perkara di Pengadilan. Alumni Fakultas Syariah IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah ini banyak menangani berbagai perkara kontroversial mulai perkara korupsi para pejabat hingga kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu. Menurut Bandir, sapaan Badrul Munir, mendampingi perkara-perkara kontroversial dan menjadi perhatian publik adalah bag
MA Adakan Pelatihan Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

MA Adakan Pelatihan Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. pada awal tahun 2017, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam rangka pemahaman dan implementasi Perma tersebut, MA akan menyelenggarakan Pelatihan bagi hakim. (baca: Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara) Sebagaimana dilansir badilag.mahkamahagung.go.id, dalam menyelenggarakan pelatihan MA telah bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI melakukan pembahasan tentang rancangan kurikulum pelatihan dan sosialisasi di Hotel Redtop, tanggal 19 sd September 2017. Acara ini juga dihadiri oleh Leisha Lister dan Cate Sumner dari Family Court of Australia (FCoA)