Monday, January 22adalahukum.com

Tag: advokatsyariah

Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara

Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara

Sisi Lain, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Berkas yang ditangani Mahkamah Agung di tahun 2016 sebanyak 18.580 berkas. Sebagaiman di lansir kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Melihat tren jumlah perkara masuk dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat di tahun 2017. Berbasis data perkara tahun 2016, dengan jumlah hakim agung sebanyak 45 (tidak termasuk Ketua dan Wakil), maka setiap orang hakim agung mendapat alokasi rata-rata 413 berkas perkara per tahun. Dengan jumlah ini, maka dalam setiap hari kerja sepanjang tahun,  selalu ada berkas perkara yang dialokasikan ke hakim agung.  Ini artinya, bagi hakim agung   sulit sekali melakukan aktifitas lain kecuali yang berhubungan dengan pemeriksaan dari berkas perkara. Apabila setiap berkas terdiri dari 100 halaman dokumen,  maka set
MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata hanya sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan
Tukang AC Ajukan Uji Materi Batas Waktu PK

Tukang AC Ajukan Uji Materi Batas Waktu PK

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Seorang Tukang AC bernama Donny Christian Langgar mengajukan uji materil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang digelar pada Selasa (19/9) di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 69/PUU- XV/2017. Pemohon, sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menguji ketentuan Pasal 69 UU MA yang mengatur batas waktu peninjauan kembali, yakni dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari. Pemohon mengharapkan MK dapat menafsirkan hukum perdamaian terkait pasal tersebut sehingga pihak berperkara tidak mesti menempuh PK dan dapat menempuh jalan damai. Adapun Pasal 69 UU MA menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (sera
Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Terbaru
ADALAHUKUM.COM,-Jakarta. Penyerbuan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh ribuan massa memunculkan keprihatinan berbagai pihak. Direktur Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) DPP APSI, Syamsul Munir menyatakan sangat menyesalkan kejadian penyerbuan dan penyerangan oleh sejumlah kelompok anti pro demokrasi yang memaksakan kehendaknya sendiri serta secara membabi buta menuduh dan menfitah YLBHI sebagai antek Komunis. “  Sungguh itu cara-cara biadab, dan tentu menginjak martabat kemanusiaan, dan saya mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang ingin demokrasi di Indonesia semakin mundur dengan memberikan informasi palsu kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan LBH Jakarta sehingga semakin memperkeruh suasana” ujar mantan aktivis Kontras ini. (baca: Bela Korban
Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung. Keputusan itu diambil setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kelima calon hakim agung sejak sore tadi. Mereka yang lolos adalah Gazalba Saleh (Kamar pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara) dan Hidayat Manao (Kamar Militer). "Lima-limanya kita ambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017) malam. Selain itu DPR mengkhawatirkan adanya penumpukan kasus-kasus di Mahkamah Agung. "Dilihat juga calon-calon cukup mumpuni," ujarnya. Politikus Partai Golkar ini menamb
Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Quo Vadis Perpres Kerjasama Pemerintah Aceh dan Investasi

Opini, Terbaru
Oleh. Bahrul Ulum, SH., M.H., CLA, CM (Ketua DPW APSI Nangro Aceh Darussalam) Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri, Perpres Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dan juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan perekenomian Aceh dengan berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pihak asing di Aceh dalam rangka membangun ekonomi Aceh yang lebih makmur. Lahirnya Perpres tersebut merupakan mandat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan “Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang me

Dukung Putusan MK, APSI sejak dulu gandeng PTKIN terakreditasi

APSI News
Jakarta. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) mendukung Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum. “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fak