Monday, December 18adalahukum.com

Tag: advocate syariah

Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Propinsi Banten yang digelar (Jum’at, 22/9) telah menghasilkan kepemimpinan baru dimana terpilih secara aklamasi Badrul Munir, S.Ag, S.H, M.H, CLA sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI Banten. Badrul Munir bukanlah sosok yang asing bagi APSI, karena ia telah berkiprah malang melintang dalam berbagai pendampingan perkara di Pengadilan. Alumni Fakultas Syariah IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah ini banyak menangani berbagai perkara kontroversial mulai perkara korupsi para pejabat hingga kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu. Menurut Bandir, sapaan Badrul Munir, mendampingi perkara-perkara kontroversial dan menjadi perhatian publik adalah bag
Larang Monopoli, MK Tegaskan Penyelidikan KPPU Bersifat Administratif

Larang Monopoli, MK Tegaskan Penyelidikan KPPU Bersifat Administratif

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta.  Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Rabu (20/9). Sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Adapun bunyi Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 adalah: Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yan
TNC: Jangan Libatkan Anak-Anak Tonton Film Kekerasan

TNC: Jangan Libatkan Anak-Anak Tonton Film Kekerasan

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, - Jakarta. Beberapa hari ini masyarakat berdebat tentang perlu tidaknya ditayangkan kembali film G 30S/PKI. Bagi kaum dewasa tentu terjadi pro kontra baik mengenai persoalan konten film yang dianggap usang, penuh propaganda orde baru dan dianggap tidak sesuai sejarah sesungguhnya. Di lain pihak bagi kalangan militer penayangan film G 30S/PKI merupakan tayangan wajib yang akan melihat betapa kelompok Komunis di negeri ini harus dibasmi hidup atau mati demi mempertahankan Pancasila sakti, karena kaum komunis terutama PKI telah berupaya mengganti ideologi negara yakni Pancasila dengan Komunisme dan Marxisme. Namun demikian, mungkin perdebatan tersebut tidak terlalu penting bagi orang dewasa, karena mereka bisa secara dewasa melihat sisi baik dan juga sisi buruknya. Berbeda
Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

APSI News, Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM -Jakarta- Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (Pusmedbankum DPP APSI) telah menghadiri rapat perdana kreditur PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 September 2017 yang diwakili 4 orang kuasa hukumnya yakni Abdul Azis SH, Munajat Zein SH, Danu Hurmuza SH, Acmad Syaiful SH, dan Aldo Priatno SH. Pada kesempatan tersebut, Abdul Azis, SH selaku kuasa dari dua agent first travel dengan jumlah korban sebanyak 512 jamaah dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah, menyampaikan dan meminta kepada hakim pengawas dan pengurus dalam PKPU untuk tidak mempersulit jamaah korban first travel yang menginginkan pengembalian uang yang difasilitasi ...