Wednesday, September 19adalahukum.com

APSI News

berita advokat syariah terbaru

Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

Selamat, Dr. Yasardin Lulus jadi Hakim Agung

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung. Keputusan itu diambil setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kelima calon hakim agung sejak sore tadi. Mereka yang lolos adalah Gazalba Saleh (Kamar pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara) dan Hidayat Manao (Kamar Militer). "Lima-limanya kita ambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017) malam. Selain itu DPR mengkhawatirkan adanya penumpukan kasus-kasus di Mahkamah Agung. "Dilihat juga calon-calon cukup mumpuni," ujarnya. Politikus Partai Golkar ini menamb
Direksi First Travel Kembali Jalani BAP di Bareskrim

Direksi First Travel Kembali Jalani BAP di Bareskrim

APSI News, Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Para tersangka Penipuan dan Penggelapan Bisnis Umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan atau Kiki diperiksa terkait barang bukti dan aset yang telah disita. "Hari ini diperlihatkan barang bukti yang baru disita dikasih lihat, dikonfirmasi saja sih tadi ini barang siapa," kata Deski MK, Legal Advisor First Travel di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Barang bukti dan aset tersebut, sambung Deski, sejumlah mobil milik rumah milik Andhika dan Anniesa. Selain itu, ada juga bukti transaksi keuangan dari rekening bank milik ketiga tersangka. "Cuma memperlihatkan barang sitaan saja, perus
Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

APSI News, Kasus, Terbaru
ADALAHUKUM.COM -Jakarta- Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (Pusmedbankum DPP APSI) telah menghadiri rapat perdana kreditur PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 September 2017 yang diwakili 4 orang kuasa hukumnya yakni Abdul Azis SH, Munajat Zein SH, Danu Hurmuza SH, Acmad Syaiful SH, dan Aldo Priatno SH. Pada kesempatan tersebut, Abdul Azis, SH selaku kuasa dari dua agent first travel dengan jumlah korban sebanyak 512 jamaah dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah, menyampaikan dan meminta kepada hakim pengawas dan pengurus dalam PKPU untuk tidak mempersulit jamaah korban first travel yang menginginkan pengembalian uang yang difasilitasi ...
Sekjen DPP APSI: Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional!

Sekjen DPP APSI: Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional!

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta - Aksi genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak lepas dari tangan besi petinggi militer Burma, yakni Jenderal Min Aung Hlaing. Jenderal bengis inilah yang memerintahkan pembantaian Rohingya dan membuat Aung San Suu Kyi tidak berkutik seperti katak dalam tempurung. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI), Irfan Fahmi dalam sebuah diskusi di Jakarta (2/9). Menurut Irfan, Jenderal Min Aung Hlaing merupakan biangkerok dan dalang aksi Genosida atas Rohingya, oleh karenanya sudah sepantasnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menurunkan tim investigasi dan membentuk komisi khusus untuk menyeret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional. “Seret Jenderal Min Aung
APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya

APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) mengecam tindakan kekerasan dan tindakan pembiaran atas aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintahan Myanmar. Ketua Umum DPP APSI, Drs Afdal Zikri, SH, MH dalam rilisnya menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang nyata di mana 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secar...

Dukung Putusan MK, APSI sejak dulu gandeng PTKIN terakreditasi

APSI News
Jakarta. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) mendukung Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum. “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fak