Monday, December 18adalahukum.com

Sekjen AMSI: Seyogyanya setiap Desa ada Lembaga Mediasi Desa

ADALAHUKUM.COM, Yogyakarta. Mediasi merupakan merupakan alternatif penyelesaian senketa yang terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terutama yang bersifat sengketa atau persesilihan. Secara regulatif, banyak undang-undangan yang mewajibkan adanya proses mediasi dalam setiap penyelesaian perselisihan di hampir semua sektor, dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman hingga diatur detail dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma), termasuk untuk dalam sistem tata pedesaan di Indonesia, mediasi sesungguhnya memiliki peran dalam proses preventisasi terjadinya konflik di tengah masyarakat desa. Oleh karenanya, disinilah diperlukan Lembaga Mediasi Desa.

Gagasan Lembaga Mediasi Desa menjadi tema utama dalam Seminar “Peran Mediator dalam Kelembagaan Peradilan Desa dalam Sistem Keistimewaan Yogyakarta”. Seminar ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Wilayah (Rekerwil) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di The Phoenix Hotel Yogyakarta (7/10). Hadir sebagai Keynote Speaker, Thalis Noor Cahyadi (Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat /DPP APSI) serta narasumber dalam seminar ini adalah Agus Suprianto (Sekjen AMSI dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah APSI DIY), Heniy Astiyanto (Mediator dan Budayawan). Seminar diikuti oleh ratusan anggota APSI di wilayah DIY dan Jawa Tengah.

Menurut Agus, lembaga mediasi adat di tingkat desa ini seharusnya sudah ada karena sesungguhnya fungsi kepala desa menurut Undang-Undang Desa jelas memberikan mandat kepada Kepala Desa sebagai Mediator dalam setiap perselisihan di masyarakat desa. Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Kepala Desa mempunyai tugas berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”.

Lebih lanjut pria yang menjabat Sekretaris Jenderal Asosasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) ini menjelaskan bahwa Lembaga Peradilan Desa dikaitkan dengan UU Keistimewaan Yogyakarta, UU Desa dan UU Arbitrase & Alternatif penyelesaian sengketa, maka yang tepat adalah berbentuk Lembaga Mediasi Desa. Yang mana lembaga ini dapat diberikan kewenangan penyelesaian perselisihan masyarakat terkait perkara-perkara keperdataan dan/atau tindak pidana ‘ringan’ pada level pertama di masyarakat desa.

“ Regulasi UU Keistimewaan Yogyakarta dan UU Desa, memberikan amanah kepada desa dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul  dan kewenangan lokal berskala Desa  yang mana memberikan kelonggaran desa mengatur dan mengelola desanya sebagaimana asal-usulnya dan prioritas kebutuhan riil desa” ujar pria asli Pati yang juga Tenaga Ahli Kementerian Desa ini.

Menurutnya ada beberapa kelebihan penyelesaian perselisihan masyarakat dengan lembaga mediasi desa diantaranya: Lembaga mediasi desa sebagai rujukan pertama atas perselisihan di masyarakat, sebelum ke lembaga hukum atau lembaga peradilan; Sebagian besar kasus ringan dan kecil sangat efektif dan tepat di selesaikan; Hakim perdamaian memiliki legitimasi dan otoritas, yang tidak dimiliki peradilan negara; Prosedur dan subtansinya mengutamakan kerukunan bermasyarakat; Menghindari konflik dan restoratif, penyelesaian bersifat sederhana, murah dan cepat; Efektif bagi masyarakat yang saling berketergantungan, secara ekonomi dan sosial dengan hidup bertetangga dan kepatuhan kepada pamong desa serta Sebagian besar masyarakat puas dengan hasil perdamaian desa.

Sementara itu Budayawan Senior, Heniy Astiyanto memaparkan bahwa Lembaga mediasi desa juga selaras dengan karakteristik mediator otoritatif dan mediator profesional. Adapun karakteristik mediator ada 3 (tiga) jenis yaitu : Mediator jaringan sosial yaitu mediator yang dipilih karena dikenal oleh para pihak (misal tokoh masyarakat, human-relationship, ahli dlm bidang yang disengketakan), berasal dari lingkungan para pihak dan merupakan tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kedua, Mediator otoritatif yaitu mediator yang berasal dari kalangan yang berpengaruh, atau mempunyai kedudukan yang kuat, misalnya Kepala Dukuh atau Kepala Desa. Dan ketiga, Mediator profesional yaitu mediator independen yang telah mengikuti pendidikan dan ujian kompetensi mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung RI atau Lembaga yang telah diakreditasi Mahkamah Agung RI.

Menurut Penyair yang juga berpofesi sebagai Advokat dan Mediator ini produk akta perdamaian dari mediator profesional ini, dapat diajukan ke Pengadilan dengan gugatan memperoleh akta perdamaian, yang disamakan statusnya dengan putusan pengadilan sehingga dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan pada umumnya. Hal ini sebagaimana Keputusan MARI No. 108/KMA/SK/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016 sebagai turunan teknis dari PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

“ Lembaga mediasi desa ini, dapat bermanfaat untuk menghindari proses lajunya perkara di Pengadilan dan tumpukan kuantitas perkara yang harus diperiksa hakim di pengadilan, disamping beban banding dan kasasi pada level lembaga peradilan yang lebih tinggi” ujar pendiri Legal Center ’97 ini.

Agus dan Heniy sepakat untuk mendorong kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa / Kelurahan untuk melahirkan lembaga mediasi desa, agar berbagai masalah perselisihan di masyarakat bisa diselesaikan secara dini berbasis kerukunan warga. “ Kita akan mulai dari Jogja, APSI akan berkirim surat kepada para Bupati di DIY untuk mendorong pendirian lembaga mediasi desa” tutup Dosen UIN Sunan Kalijaga ini.