Adalahukum - Part 2

Sep302017 by adalahukumNo Comments

Dr Wahiduddin Adams: Advokat Harus Berintegritas Tinggi

ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Pemberitaan negatif terhadap penyuapan yang dilakukan oleh profesi advokat dan tindakan penyelewenangan terhadap integritas yang dilakukan Advokat. merupakan hal yang sering menjadi topik hangat dalam masyarakat dimana merupakan salah satu pencideraan terhadap penegakan hukum. Setidaknya ada sejumlah hambatan penegakan supremasi hukum di antaranya; pertama, belum sempurnanya perangkat hukum, kedua, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, ketiga, Penegak hukum belum professional (kecakapan, keterampilan dan intelektualitas rendah), keempat, Penghasilan aparat penegak hukum rendah, kelima, Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keenam, Kurangnya sarana dan prasarana, ketujuh, Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Sep302017 by adalahukumNo Comments

Bekali Legalpreneurship, Univ. Trunojoyo Hadirkan Lawyer Syariah

APSI News, Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Bangkalan. “Jika anda ingin penghasilan tak terbatas, jadilah entrepreneur, dan profesi Lawyer adalah sebaik-baik entrepreneur” itulah sekelumit kalimat motivasi yang disampaikan oleh Thalis Noor Cahyadi, coach Legalpreneurship di tengah ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman (FIK) Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan Jawa Timur. Pria yang juga seorang Advokat atau Lawyer ini memberikan motivasi kepada para mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syariah. Menurutnya Advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela

Sep242017 by adalahukumNo Comments

Afdal Zikri, Profil Nahkoda Santun Organisasi Advokat

APSI News, Terbaru, Tokoh

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Tanggal 24 September, merupakan tanggal istimewa bagi Afdal Zikri, betapa tidak ditanggal itulah 49 tahun lalu Afdal Zikri dilahirkan di sebuah kampung di daerah Sungai Kasai, Sumatera Barat, tepat pada hari Selasa 1 Rajab 1388 Hijriyah. Afdal Zikri adalah seorang Advokat senior yang telah malang melintang dalam dunia profesi hukum. Berbagai kasus publik telah ia tangani dari kasus buruh hingga selebritis. Afdal bagi para juniornya merupakan referensi utama bagai penanganan kasus-kasus hukum terutama terkait dengan sengketa hukum keluarga. Ia bahkan menjadi menjadi icon dalam sengketa perdata dalam dunia peradilan agama. Tak heran banyak hakim agama menaruh hormat padanya. Bahkan Afdal selalu diminta mengajar para calon hakim di Mega Mendung, Pusdiklat MA RI.

Sep232017 by adalahukumNo Comments

Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

APSI News, Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Propinsi Banten yang digelar (Jum’at, 22/9) telah menghasilkan kepemimpinan baru dimana terpilih secara aklamasi Badrul Munir, S.Ag, S.H, M.H, CLA sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI Banten. Badrul Munir bukanlah sosok yang asing bagi APSI, karena ia telah berkiprah malang melintang dalam berbagai pendampingan perkara di Pengadilan. Alumni Fakultas Syariah IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah ini banyak menangani berbagai perkara kontroversial mulai perkara korupsi para pejabat hingga kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu. Menurut Bandir, sapaan Badrul Munir, mendampingi perkara-perkara kontroversial dan menjadi perhatian publik adalah bag

Sep232017 by adalahukumNo Comments

MA Adakan Pelatihan Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. pada awal tahun 2017, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam rangka pemahaman dan implementasi Perma tersebut, MA akan menyelenggarakan Pelatihan bagi hakim. (baca: Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara) Sebagaimana dilansir badilag.mahkamahagung.go.id, dalam menyelenggarakan pelatihan MA telah bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI melakukan pembahasan tentang rancangan kurikulum pelatihan dan sosialisasi di Hotel Redtop, tanggal 19 sd September 2017. Acara ini juga dihadiri oleh Leisha Lister dan Cate Sumner dari Family Court of Australia (FCoA)

Sep212017 by adalahukumNo Comments

Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara

Sisi Lain, Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Berkas yang ditangani Mahkamah Agung di tahun 2016 sebanyak 18.580 berkas. Sebagaiman di lansir kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Melihat tren jumlah perkara masuk dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat di tahun 2017. Berbasis data perkara tahun 2016, dengan jumlah hakim agung sebanyak 45 (tidak termasuk Ketua dan Wakil), maka setiap orang hakim agung mendapat alokasi rata-rata 413 berkas perkara per tahun. Dengan jumlah ini, maka dalam setiap hari kerja sepanjang tahun, selalu ada berkas perkara yang dialokasikan ke hakim agung. Ini artinya, bagi hakim agung sulit sekali melakukan aktifitas lain kecuali yang berhubungan dengan pemeriksaan dari berkas perkara. Apabila setiap berkas terdiri dari 100 halaman dokumen, maka set

Sep212017 by adalahukumNo Comments

Larang Monopoli, MK Tegaskan Penyelidikan KPPU Bersifat Administratif

Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Rabu (20/9). Sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Adapun bunyi Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 adalah: Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yan

Sep212017 by adalahukumNo Comments

MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata hanya sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan

Sep202017 by adalahukumNo Comments

Tukang AC Ajukan Uji Materi Batas Waktu PK

Terbaru

ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Seorang Tukang AC bernama Donny Christian Langgar mengajukan uji materil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang digelar pada Selasa (19/9) di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 69/PUU- XV/2017. Pemohon, sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menguji ketentuan Pasal 69 UU MA yang mengatur batas waktu peninjauan kembali, yakni dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari. Pemohon mengharapkan MK dapat menafsirkan hukum perdamaian terkait pasal tersebut sehingga pihak berperkara tidak mesti menempuh PK dan dapat menempuh jalan damai. Adapun Pasal 69 UU MA menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (sera

Sep192017 by adalahukumNo Comments

TNC: Jangan Libatkan Anak-Anak Tonton Film Kekerasan

Terbaru

ADALAHUKUM.COM, - Jakarta. Beberapa hari ini masyarakat berdebat tentang perlu tidaknya ditayangkan kembali film G 30S/PKI. Bagi kaum dewasa tentu terjadi pro kontra baik mengenai persoalan konten film yang dianggap usang, penuh propaganda orde baru dan dianggap tidak sesuai sejarah sesungguhnya. Di lain pihak bagi kalangan militer penayangan film G 30S/PKI merupakan tayangan wajib yang akan melihat betapa kelompok Komunis di negeri ini harus dibasmi hidup atau mati demi mempertahankan Pancasila sakti, karena kaum komunis terutama PKI telah berupaya mengganti ideologi negara yakni Pancasila dengan Komunisme dan Marxisme. Namun demikian, mungkin perdebatan tersebut tidak terlalu penting bagi orang dewasa, karena mereka bisa secara dewasa melihat sisi baik dan juga sisi buruknya. Berbeda