Monday, December 18adalahukum.com

Dr Wahiduddin Adams: Advokat Harus Berintegritas Tinggi

ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Pemberitaan  negatif terhadap penyuapan yang dilakukan oleh profesi advokat dan tindakan penyelewenangan terhadap integritas yang dilakukan Advokat. merupakan hal yang sering menjadi topik hangat dalam  masyarakat dimana merupakan salah satu pencideraan terhadap penegakan hukum. Setidaknya ada sejumlah hambatan penegakan supremasi hukum di antaranya; pertama, belum sempurnanya perangkat hukum, kedua, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, ketiga, Penegak hukum belum professional (kecakapan, keterampilan dan intelektualitas rendah), keempat, Penghasilan aparat penegak hukum rendah, kelima, Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keenam, Kurangnya sarana dan prasarana, ketujuh, Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Demikian disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr Wahiduddin Adams, SH, MA dalam Kulian Umum Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitasi Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta hari ini.

Menurut alumni Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah ini, Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang undangan. oleh sebab itu diperlukan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, sehingga hambatan dalam penegakan supremasi hukum dapat diatasi. Untuk menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi advokat (bar association). Fungsi ini terkait erat dengan peran organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Kemudian fungsi-fungsi tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan tentang etika profesi advokat yang terdiri dari sejumlah asas (canons), aturan tentang tanggung jawab dan standart kerja profesi (professional responsibilities and standards of work), serta aturan penegakan disiplin (disciplinary proceedings). Untuk melihat etika profesi advokat yang mengatur kewajiban para anggota profesi advokat terhadap masyarakat, pengadilan, sejawat profesi, dan para kliennya.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Harmonisasi Perundangan Departemen Hukum dan HAM ini menjelaskan bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat. Integritas Advokat sebagai salah satu penegak hukum merupakan profesi penting dan mulia dan atas terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan tugas profesi Advokat, khususnya dalam menegakkan keadilan sertta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermartabat dan bernegara merupakan hal yang tidak dapat diabaikan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting. disamping lembaga pendidikan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut pria yang pernah mengambil de Postdoctoral Cursus Wergevingsleer di Leiden, Belanda ini, melalui jasa hukum yang diberikan Advokat menjalankan tugas profesi dan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha mendidik masyarakat daam menyadari hak hak fundamental di depan hukum. Advokat sebagai salah satu insane insane peradilan merupakan salah satu peran dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasasi Manusia.

“Oleh karena itu integritas profesi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah hal yang tidak dapat diabaikan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tingg.” kata Wahiduddin Adams ditengah ratusan calon Advokat dari APSI ini.

Selain Wahiduddin Adams, akan tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Diklat Profesi Advokat APSI ini adalah Dr. H. Amran Suardi, SH, MH (Ketua Kamar Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI), Dr. H. Nurkhoirin, MA, (Ketua Dewan Kehormatan DPP APSI), Dr. Afdal Zikri, SH, MH (Ketua Umum DPP APSI), Dr. Asrorun Ni’am, MA (Mantan Ketua KPAI/Komisi Fatwa MUI) Dr. Yasardin, SH, MH (Hakim Agung MA), Dr. Fauzan (Hakim Agung PHI, MA), Dr Setiadi (Kepala Biro Hukum KPK RI), Dr. Rumadi (Komisioner KPPU), Dr. Yusuf Sofie (Pemerhati Perlindungan Konsumen), dan sederet Advokat senior APSI.