Monday, December 18adalahukum.com

Dr. Sutrisno: Banyak Tanah Terlantar dibiarkan oleh Negara

ADALAHUKUM.COM, Semarang. Ketidakberhasilan program land reform di Indonesia selama ini dipicu beberapa persoalan. Salah satunya karena laju produktifitas pertanian yang kalah jauh dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi maupun industri. Tatanan ideal sebagai cita-cita land reform dengan redistribusi lahan khususnya pada sektor pertanian akhirnya tidak tercapai. Reformasi agraria menjadi suatu hal yang urgen bila meninjau jumlah buruh tani dan petani gurem yang terus bertambah sebagai akibat dari konflik agraria yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari 80 persen petani gurem atau petani yang berlahan kurang dari 1 hektar. Kebijakan hukum tanah lebih cenderung memihak keapda investor besar dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan. Gesekan penguasaan lahan berdasarkan kepemilikan adat oleh petani melawan investor acapkali dikalahkan oleh pengadilan karena kurang dilindunginya kepentingan kelompok kecil petani oleh negara.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) dalam Seminar Regional bertema “Meneguhkan Kemerdekaan Agraria melalui Implementasi Reforma Agraria Nasional” yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Hukum Islam (Formahi) Jawa Tengah di Kampus 1 UIN Walisongo Semarang (9/10).

Menurut ahli wakaf tanah ini, untuk menjamin tercapainya reforma agraria tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana serta alat atau instrument pelaksana yang memadai yang mampu melaksanakan program tersebut. Salah satu instrument yang melaksanakan yakni BPN  dengan mencanangkan   Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang ditetapkan oleh BPN pada Tahun 2007 adalah: penataan konsentrasi aset dan tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasar Pancasila, UUD 1945 dan UUPA, mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (obyek) untuk rakyat (subyek). Untuk itu, pelaksanaan program ini mencakup 4 (empat) lingkup kegiatan,yaitu penetapan obyek, penetapan subyek, mekanisme distribusi aset, dan pengembangan reforma akses.

Program PPAN yang dicanangkan BPN tersebut dinilai oleh banyak pihak belum mampu mewujudkan sasaran yang dicapai karena dipandang badan tersebut tidak cukup mampu mengelola proyek besar reforma agraria.

Di era ini, rakyat Indonesia tengah menantikan pelaksanaan reforma agraria yang merupakan progam unggulan Presiden Jokowi guna mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan, pangan dan konflik agraria. Pada era pemerintahan sebelumnya, Presiden SBY merencanakan pengaturan reforma agraria melalui Peraturan Pemerintah yang urung disahkan hingga masa kepresidenannya usai. Kini presiden Jokowi bermaksud mengatur reforma agraria dengan Peraturan Presiden. Presiden Jokowi perlu mengkaji permasalahan yang dihadapi Presiden SBY dalam mempersiapkan pengaturan dan dalam pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). TORA yang ditargetkan Presiden Jokowi sekitar 9 juta ha sama persis dengan yang dicanangkan Presiden SBY. Namun presiden Jokowi di luar target TORA 9 juta ha, juga membuka akses rakyat kepada hutan sebesar 12 juta ha melalui progam Perhutanan Sosial.

TORA dicanangkan seluas 9 juta hektar yang terdiri atas 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset dan 4,5 juta untuk redistribusi lahan. Legalisasi aset terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan 3,9 juta hektar tanah untuk legalisasi aset masyarakat. Sedangkan untuk redistribusi lahan, terdiri dari 0,4 juta hektar tanah terlantar dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Menurut Doktor Fakultas Hukum UNISULA ini, rumitnya  persoalan di bidang agraria serta pengelolaan agar tercapai tujuan reforma agraria ternyata timbul banyak hambatan yang harus diurai dan diselesaikan. Dari berbagai problem dan hambatan yang dihadapi setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yang meliputi jenis persoalan seputar pertanahan, regulasi yang kurang memadai, serta instrument pelaksana yang dipandang tidak cukup mampu untuk melaksanakan tugas reforma agraria.  Diantara persoalan yang timbul adalah masalah:Tanah terlantar, Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan, Data base tentang Pemanfaatan Lahan dan Penggunaan Ruang serta batas luas kepemilikan tanah dan absentee, Sertifikat Tanah yang belum tuntas, Masalah Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Pendistribusian tanah dari negara kepada masyarakat.

“ Persoalan tanah terlantar merupakan masalah pokok yang harus mendapat perhatian dan penanganan serius oleh negara. Tanah terlantar yang ada di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah melupakan perannya sebagai fasilitator untuk mendistribusikan tanah bagi kepentingan masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik/pengguna hak. Bahkan kasus tanah terlantar yang ditangani melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 jo. PP No.11 Tahun 2010 tentang tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar belum bisa memberikan jaminan kepastian hukum karena setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar namun hak-hak perdatanya masih melekat” ujar Advokat senior ini.

Selain Dr. Sutrisno, hadir sebagai narasumber adalah Gunawan, SH, MKn (Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Jawa Tengah) dan Nurhidayanti Setyani, SH, MH (Dosen Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang)

Nurhidayanti menyoroti betapa pemerintah maupun pemerintah daerah belum dapat membuat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat atau nasional. Ini dapat dibuktikan dengan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi atas tanah.  Banyaknya hutan produksi, hutan lindung, suaka marga satwa, atau kawasan wisata yang dijadikan area pertambangan atau badan yang mengelola dan memanfaatkan tanah secara berlebihan di Indonesia. Praktek penggunaan lahan semacam itu juga dibiarkan oleh pemerintah tanpa adanya tindakan yang tegas untuk menindak dan menertibkan praktek penggunaan lahan dan tata ruang tersebut.

Sulitnya mengontrol penggunaan lahan sesuai fungsinya serta mengakses jumlah lahan yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah dan absentee, baik terhadap persorangan maupun badan hukum menjadi problem tersendiri  karena tidak tersedianya data base untuk itu. Pengadministrasian tentang data base kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut ternyata juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga hal itu menjadi hambatan dan menyulitkan dalam pola penanganan program reforma agraria ini.

“Ketidakberhasilan program reforma agraria ini juga dapat dilihat dari maraknya sengketa tanah di berbagai wilayah di Indonesia yang semakin tahun jumlahnya semakin meningkat dan tidak kunjung selesai. Pemicu utama diantaranya karena belum terjaminnya kepastian hukum bagi pemilik tanah karena belum bersertifikat. Sulitnya pengurusan sertifikat di BPN menjadi penyebab terjadinya sengketa. Namun demikian tidak jarang pula tanah-tanah yang bersertifikat tetap menjadi sengketa karena tumpeng tindih penerbitan sertifikat atau adanya sertifikat ganda. Bagi masyarakat yang memiliki tanah bekas adat maupun bekas tanah negara, BPN tidak secara pro aktif menerbitkan sertifikat untuk menjamin kepastian hukumnya. Sehingga hal itu juga memicu persengketaan tanah bagi pihak-pihak yang berkepentingan” ujar perempuan yang menjabat Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum ini.

Sementara Gunawan mengakui bahwa BPN sebagai badan negara yang bertanggung jawab terhadap administrasi pertanahan di Indonesia dipandang belum cukup mampu menyelesaiakan persoalan pertanahan dan mewujudkan tujuan reforma agraria. Hal itu disebabkan oleh SDM, sarana dan prasarana tidak memadahi untuk memikul tugas seberat itu. Karena itu diperlukan perhatian serius  dari pemerintah untuk mendukung dan memperkuat peran dan BPN dengan menambah instrument pelaksana yang lebih kuat serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tercapainya reforma agraria.

Sutrisno menambahkan beberapa persoalan reforma agraria diatas, yang minim pelaksanaannya yaitu tentang pendistribusian tanah dari negara kepada masyarakat. Pendistribusian dilakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan lahan kepada masyarakat atau petani agar lebih memiliki daya guna dan dimanfaatkan sesuai fungsinya guna memperkuat perekonomian Indonesia.  Lahan-lahan pertanian yang dibiarkan terlantar oleh pengelola seyogyanya segera ditertibkan  dan didistribusikan kepada masyarakat sebagai subyek reforma agraria. Tidak kalah pentingnya reforma agraria mengatur dan menertibkan serta mendistribusikan pula  terhadap tanah-tanah negara bebas asal dari tanah terlantar, tanah bekas HPL, tanah-tanah yang tidak didayagunakan oleh BUMN, tanah bekas hak barat. Jenis tanah-tanah ini seringkali bersinggungan langsung dengan masyarakat luas baik dalam bentuk tanah kering maupun basah. Kasus-kasus yang timbul di masyarakat cenderung dibiarkan oleh pemerintah dan tidak dicarikan solusi pemecahannya. Seperti contoh tanah-tanah perkebunan yang dikelola Perhutani yang letaknya berhimpitan dengan tanah masyarakat. Contoh lain seperti tanah-tanah yang tidak didayagunakan yang dikelola oleh PT KAI, dan tanah merdikan. Contoh-contoh tanah seperti ini sangat riskan dan seringkali timbul sengketa penguasaaan lahan yang telah lama di kuasai dan dikelola masyarakat. “Meskipun regulasi telah mengatur redistribusi terhadap tanah-tanah semacam itu, namun pelaksanaannya juga jauh dari sasaran reforma agraria” pungkas Advokat peraih Sharia Lawyer Award 2016 ini.

 

Incoming search terms:

  • data tanah terlantar 2017 bpn jateng