Monday, January 22adalahukum.com

Dinilai Pangkas Kekhususan Aceh, 2 Anggota KIP Gugat UU Pemilu

ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Berlakunya Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, ternyata menyisakan persoalan terutama bagi propinsi Aceh. Beberapa pasa dinilai merugikan kepentingan warga Aceh, antara lain mengenai penerapan hubungan hirarki antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pengawas Pemilih (Panwalih) di semua tingkatan di Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karenanya 2 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan 1 orang warga Aceh, pada hari ini, Jum’at tanggal 15 September 2017, jam 14.00 wib, mendaftarkan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Menurut Irfan Fahmi, Kuasa Hukum Pemohon, pemberlakuan aturan ini, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan kekhususan Aceh yang sejatinya sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. “Karenanya adalah sangat beralasan, jika kondisi ini akan menyebabkan secara perlahan Aceh akan kehilangan kekhususan yang dimilikinya apabila UU Pemilu diberlakukan di Aceh pada sektor penyelenggaraan pemilu”, ujar Irfan, yang juga Sekjen DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). (baca: Advokat Irfan Fahmi, Berkah Tusuk Sate)

Berdasarkan penelusuran adalahukum.com  2 orang anggota KIP Aceh tersebut adalah Hendra Fauzi dan Robby Saputra, sementara satu orang pemohon lain adalah Feri Munandar, warga Julok, Aceh Timur.

Kedua orang anggota KIP tersebut mengajukan gugatan atas nama pribadi dikarenakan KIP secara kelembagaan enggan mengajukan gugatan atas nama KIP. Hal ini berawal dari rapat pleno KIP beberapa waktu lalu terkait perlu tidaknya mengajukan gugatan, komisioner KIP terbelah dalam dua faksi. Satu faksi mendukung untuk tidak menggugat dan satu faksi lagi menginginkan agar KIP menggugat.

Mereka yang ingin agar KIP menggugat adalah Hendra Fauzi, Robby Saputra, dan Fauziah Intan. Namun karena hanya bertiga, mereka kalah suara, sehingga KIP kemudian memutuskan untuk tidak menggugat UU Pemilu ke MK. Atas putusan tersebut, Hendra Fauzi dan Robby Saputra lantas memutuskan menggugat atas nama personal.

Menurut Irfan, Pemohon keberatan atas pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA melalui UU Pemilu. Menurutnya, pencabutan pasal tersebut menujukkan bahwa Pusat telah menafikan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh.

“Kewenangan yang sudah diberikan kepada Aceh harusnya tetap di jaga. Ketika UUPA digerogoti, dimana lagi istimewannya Aceh dengan provinsi lain? Sedangkan dalam UUPA itu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam penyelenggara pemilu di Aceh,” katanya.