Saturday, April 21adalahukum.com

Diberhentikan, Ketua STAI Publisistik Thawaalib Gugat Yayasan

ADALAHUKUM.COM,- Jakarta. – Dr. Ilyas Indra Damar Djati diberhentikan secara sepihak oleh Ketua Yayasan Islam Thawaalib Jakarta dari kursi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawaalib (STAI-PT), pada Mei 2017. Karena dinilai tidak sesuai Statuta kampus dan nilai kepatutan maka Ilyas melalui kuasa hukumnya, Irfan Fahmi, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam surat gugatan dengan perkara nomor 479/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, ada dua pihak yang digugat yakni Yayasan Islam Thawaalib dan Drs. Dedi Oktarinto, M.A. Menurut kuasa hukum Iylas, Irfan Fahmi, gugatan ini bermula dari adanya surat Keputusan Ketua Yayasan Islam Thawaalib No 099/YIT/SK/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI  PT. Atas pemberhentian tersebut, Penggugat menilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan statuta perguruan tinggi dan melanggar kepatutan.

Lebih-lebih menurut Penggugat, pemberhentian Penggugat sebagai Ketua merupakan bentuk kezhaliman luar biasa. Padahal selama hampir 3 tahun Penggugat memimpin STAI PT, Penggugat sudah mengeluarkan banyak dana pribadinya guna melakukan berbagai langkah untuk memajukan STAI PT, termasuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pengadaan peningkatan fasilitas kampus. Dan hasilnya sangat memuaskan. Jumlah mahasiswa bertambah. Status Prodi berhasil diperpanjang akreditasinya. Penggugat menduga, tindakan semena-mena Tergugat memberhentikan Penggugat  hanya didasari oleh adanya kepentingan ekonomi semata. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya mendelegitimasi semua produk keputusan yang sudah dibuat selama Penggugat menjabat, dalam hal ini adalah ijazah-ijazah mahasiswa yang terbit di masa kepemimpinan Penggugat ditolak dan tidak diakui, kecuali mahasiswa mau mengikuti syarat yang ditentukan oleh Tergugat.

Karena menilai apa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka penggugat meminta kepada PN Jakarta Pusat untuk menyatakan menyatakan segala perbuatan hukum Para Tergugat yang mengangkat pihak mana pun untuk mengganti kedudukan Penggugat sebagai Ketua  STAI-PT Jakarta adalah tidak sah dan batal demi hukum berserta dengan segala akibat hukumnya. Penggugat juga meminta agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh fasilitas, sarana dan prasarana  STAI-PT Jakarta yang berlokasi di Jalan Kramat II No. 13, Keluruhan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, guna keperluan kegiatan perkuliahan.

“Kami juga minta agar para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada klien kami dengan secara tunai dan ketika, serta membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  dengan secara tunai dan ketika, membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap” ujar Irfan.

PN Jakarta Pusat sendiri telah menyidangkan perkara ini, dan melakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator, Duta Baskara, SH, MH, namun mediasi tidak menemukan titik temu, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimana Penggugat telah membacakan gugatannya (30/11) dan Tergugat telah memberikan jawabannya (7/12). Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan replik/duplik dan pemeriksaan alat bukti.