Monday, December 18adalahukum.com

Bos CV KPA Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi

ADALAHUKUM.COM, Sleman, Setelah Pengadilan Negeri Sleman memvonis bebas Bos CV Karya Prakarsa Adhitama, Ahmad Agung Baskoro Aji (AABI), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sleman secara resmi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (22/11). Pernyataan Kasasi langsung disampaikan oleh Tin Yustini, SH selaku JPU dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan telah disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. Sebagaimana diketahui, AABI didakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara satu tahuan enam bulan. Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan bahwa awal tahuan 2009 terdakwa bersepakat dengan korban, Tomy Kurniawan untuk melakuan proyek pembangunan perumahan karyawan di Sampit, Kal-Teng. Setelah pekerjaan tersebut selesai pad atahu 2010 korban bertemu lagi dengan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Mesan RT 01/RW 31 Sinduadi, Mlati Sleman untuk membicarakan rencana pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan rumah karyawan di Sampit untuk masa proyek tahun 2010 dengan nilai proyek Rp 1,520 M. Kemudian terdakwa menyampaikan kendal biaya yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut sebesar Rp 1 M kepada korban dan meminta bantuan korban untuk mencari teman investor yang tertarik untuk bergabung di dalam proyek tersebut. Selanjutnya pada Januari s.d April 2011 korban mendapatkan dana denan total sebesar Rp 654 juta yang berasal dari saksi Lucilla Prapti sebesar Rp 250 juta, saksi Dra Eutrophia Laksmi sebesar Rp 250 juta, saksi Andi Nusa P sebesar Rp 100 juta dan saksi Dwi Purwanto sebesar Rp 200 juta dengan kesepakatan bahwa para saksi tersebut akan diberikan keuntungan dari nilai investasi yang disertakan dalam proyek tersebut. Dana yang terkumpul dari para saksi yang berjumlah kurang lebih Rp 654 juta tersebut oleh morban diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejumlah 4 kali tahapan.

Pada saat korban menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak jujur menyampaikan kepad korban bahwa pada saat itu, terdakwa telah menerima surat peringatan (SP) 1 dan SP 2 tanggal 28 Januari dan 11 Maret 2017 yang dikirimkan pihak PT Bumi Sawit Kencana tentang kewajiban terdakwa untuk menyelesaikan tunggakan sisa pekerjaan sebesar 28% dengan nilai +/- Rp 574.439.000 yakni untuk proyek pembangunan rumah karyawan dan hingga pada akhirnya pada 6 April 2011 terjadi pemutusan kontrak kerjasama dari PT Bumi Sawit Kencana terhadap perusahaan milik CV KPA.

Menurut JPU, untuk menutupi keadaan tersebut, terdakwa meyakinkan korban akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 36% dari dana investasi yang disetorkan keada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan seluruh modal yang telah disetorkan sehingga korban percaya dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selain itu terdakwa dengan niat jahatnya menutupi dari korba fakta yang sebenarnya bahwa pekerjaan dari kontrak/SPK yang terdakwa tawarkan kepad akorban tersebut telah dikerjakan oleh terdakwa hingga Desember 2010 mencapai 72% dengan total nilai Rp 945.561.000,- sehingga pekerjaan yang belum terselesaikan oleh terdakwa masih 28% dengan nilai +/- Rp 574.439.000,-. Namun setelah batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak juga memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan modal yang telah disetorkan kepada terdakwa. Sehingga menurut JPU, akibat kerugian tersebut korban mengalami kerugian +/- Rp 654.000.000,-, hingga akhirnya menyeret terdakwa ke meja hijau.

Namun demikian, apa yang didakwakan oleh JPU, ternyata harus kandas di tangan tiga hakim PN Sleman, Majelis Hakim yang dipimpin Christina Endarwati, Aries Sholeh Efendi dan Zulfikar Siregar yang justru sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, yang menyatakan dalil JPU hanya asumsi belaka dan tidak dapat membuktikan unsur sengaja dan melawan hak sebagaimana dakwaannya. Oleh karenanya kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Atas putusan ini, JPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.