Monday, December 18adalahukum.com

Bela Korban First Travel, Pusmedbakum APSI Hadiri Rapat Kreditur Dalam Penyelesaian Putusan PKPU

first travelADALAHUKUM.COM -Jakarta- Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (Pusmedbankum DPP APSI) telah menghadiri rapat perdana kreditur PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 September 2017 yang diwakili 4 orang kuasa hukumnya yakni Abdul Azis SH, Munajat Zein SH, Danu Hurmuza SH, Acmad Syaiful SH, dan Aldo Priatno SH.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Azis, SH selaku kuasa dari dua agent first travel dengan jumlah korban sebanyak 512 jamaah dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah, menyampaikan dan meminta kepada hakim pengawas dan pengurus dalam PKPU untuk tidak mempersulit jamaah korban first travel yang menginginkan pengembalian uang yang difasilitasi oleh pengurus.

Yaitu meminta pihak pengurus tidak membebankan kepada calon jamaah untuk memperlihatkan bukti identitas seperti kartu tanda penduduk atau identitas lain dalam dalam bentuk aslinya, namun cukup foto copinya saja tanpa embel-embel lain.

Permintaan ini terkait sebelumnya pengurus dalam PKPU telah mewajibkan agar para kreditur menghadirkan bukti identitas korban asli dan menyerahkan copi ktp atau identitas lain dengan dileges dikantor pos terlebih dahulu.

Atas permintaan Azis, dan didukung oleh peserta rapat kreditur yang hadir, maka pengurus dalam PKPU akhirnya “menyetujui bukti identitas kreditur cukup copinya saja dan tidak perlu dileges” sebagai syarat dalam mengajukan tagihan.Selain itu, Azis juga mengusulkan agar surat kuasa cukup diberikan oleh masing-masing agen saja, tidak perlu seluruh jemaah FT memberikan kuasa. Karena jumlahnya sangat banyak, dan ada kendala untuk membuat kuasa dengan banyak orang dengan waktu yang terbatas.

Dalam rapat tersebut, juga terinformasi bahwa pengurus masih memberikan waktu kepada pihak First Travel untuk menyusun proposal perdamaian sampai tanggal 21 September 2017, meminta kepada kreditur untuk menyampaikan tagihan hutangnya sampai tanggal 15 September 2017 dan rapat pencocokan utang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017. Adapun mengenai aset-aset First Travel, pihak pengurus mengaku masih memerlukan waktu untuk menemukan aset lain selain yg sudah disita oleh Penyidik Bareskrim.

Tercatat sebanyak 1025 orang dengan total tagihan mencapai 49,480 milyar, yang sudah melapor ke pengurus. Diantaranya ada satu hotel dengan tagihan 18 milyar dan satu provider visa dengan tagihan 9,6 miliar.