Wednesday, November 14adalahukum.com

Author: adalahukum

Advokat Irfan Fahmi, Berkah Tusuk Sate

Advokat Irfan Fahmi, Berkah Tusuk Sate

Tokoh
ADALAHUKUM.COM, Jakarta - Irfan Fahmi (IF), namanya mulai moncer saat menjadi Penasihat Hukum, MA seorang tukang tusuk sate yang menghina Joko Widodo saat menjelang Pilpres 2014 silam. Kasus tersebut membuat dirinya sibuk dilayar kaca meladeni wawancara dan talkshow televisi nasional, hingga dirinya diundang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk melakukan mediasi atas kasus tersebut. IF, adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator, founder firma hukum IF & Rekan. IF, memiliki pengalaman menekuni dunia aktivis bantuan hukum dan advokat selama lebih dari 10 tahun. Sehingga terlatih dalam menangani advokasi dalam kasus-kasus kepentingan publik . Alumni Fakultas Syariah IAIN Syariaf Hidayatullah ini memulai karirnya pada tahun 2004 dengan menjadi Assisten Advokat Publik (huma
Hoaxer Mencatut Nama Sultan HB X Divonis 2,5 Tahun

Hoaxer Mencatut Nama Sultan HB X Divonis 2,5 Tahun

Terbaru
YOGYAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis pada kepada terdakwa Rosyid Nur Rohmad (24) selama dua setengah tahun, karena dinyatakan bersalah telah membuat berita bohong atau hoax dengan mencatut nama Sultan Hamengku Buwono X. Rosyid yang merupakan warga Kabupaten Ogan Komerin Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan itu terbukti melanggar Pasal 45 A (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Tak hanya hukuman kurungan, terdakwa juga diganjar untuk membayar uang sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Jika tidak dibayarkan, artinya dia harus menambah hukuman kurungan selama satu bulan. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Tatik Hadiyanti, terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong,
AASI Perkuat Litrerasi dan Edukasi Asuransi Syariah

AASI Perkuat Litrerasi dan Edukasi Asuransi Syariah

Terbaru
(Jakarta/ROL). Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) akan mengoptimalkan literasi dan edukasi asuransi syariah kepada masyarakat, demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Literasi AASI, Bunbun Machbub menjelaskan, salah satu program yang menjadi perhatian khusus bagi AASI ke depannya dengan memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat dari asuransi syariah, sebagaimana dilansir berita www. republika.co.id "Fungsi edukasi dan literasi akan dioptimalkan oleh AASI dalam rangka membangun awareness masyarakat mengenai keberadaan asuransi syariah sebagai alternative business model yang lebih adil bagi para stakeholdernya, namun juga memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat umum mengenai asuransi syariah," ujar Bunbun di Jakarta, Selasa (29/8). M...
Narapidana Korupsi Uji Aturan Remisi

Narapidana Korupsi Uji Aturan Remisi

Terbaru
Kamis, 24 Agustus 2017 Sejumlah terpidana tindak pidana korupsi mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Para Pemohon perkara teregistrasi Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut antara lain mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Advokat Otto Cornelis Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2009 – 2014 Barnabas Suebu, dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Para Pemohon merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Diwakili Muhammad Rullyandi, para Pemohon menyampaikan norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan merugikan hak konstitusionalnya. Menurut Pemohon, seharusnya norma tersebut memberikan jaminan pemenuhan HAM sebagai wujud hak atas perlindungan dan kepa
KY Minta Masyarakat Hormati Hakim dan Pengadilan

KY Minta Masyarakat Hormati Hakim dan Pengadilan

Terbaru
Surabaya  - Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menegaskan masyarakat tidak dibenarkan melakukan penghinaan kepada hakim dan pengadilan. Tegaknya negara hukum dapat terwujud apabila menghormati institusi hukum, yaitu pengadilan. "Hakim dan pengadilan adalah garda terakhir bagi pencari keadilan. Mari bersama-sama membangun kesadaran bersama untuk menghormati hakim dan pengadilan," ajak Aidul di hadapan peserta workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum untuk aparat penegak hukum, Kamis (24/8) di Hotel Santika Surabaya. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY  memberikan amanat bagi KY untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kel

Dukung Putusan MK, APSI sejak dulu gandeng PTKIN terakreditasi

APSI News
Jakarta. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) mendukung Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum. “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fak