Monday, December 18adalahukum.com

Author: adalahukum

Afdal Zikri, Profil Nahkoda Santun Organisasi Advokat

Afdal Zikri, Profil Nahkoda Santun Organisasi Advokat

APSI News, Terbaru, Tokoh
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Tanggal 24 September, merupakan tanggal istimewa bagi Afdal Zikri, betapa tidak ditanggal itulah 49 tahun lalu Afdal Zikri dilahirkan di sebuah kampung di daerah Sungai Kasai, Sumatera Barat, tepat pada hari Selasa 1 Rajab 1388 Hijriyah. Afdal Zikri adalah seorang Advokat senior yang telah malang melintang dalam dunia profesi hukum. Berbagai kasus publik telah ia tangani dari kasus buruh hingga selebritis. Afdal bagi para juniornya merupakan referensi utama bagai penanganan kasus-kasus hukum terutama terkait dengan sengketa hukum keluarga. Ia bahkan menjadi menjadi icon dalam sengketa perdata dalam dunia peradilan agama. Tak heran banyak hakim agama menaruh hormat padanya. Bahkan Afdal selalu diminta mengajar para calon hakim di Mega Mendung, Pusdiklat MA RI.
Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

Terpilih jadi Ketua APSI Banten, Bandrul Munir Siap Besarkan APSI

APSI News, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Propinsi Banten yang digelar (Jum’at, 22/9) telah menghasilkan kepemimpinan baru dimana terpilih secara aklamasi Badrul Munir, S.Ag, S.H, M.H, CLA sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI Banten. Badrul Munir bukanlah sosok yang asing bagi APSI, karena ia telah berkiprah malang melintang dalam berbagai pendampingan perkara di Pengadilan. Alumni Fakultas Syariah IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah ini banyak menangani berbagai perkara kontroversial mulai perkara korupsi para pejabat hingga kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu. Menurut Bandir, sapaan Badrul Munir, mendampingi perkara-perkara kontroversial dan menjadi perhatian publik adalah bag
MA Adakan Pelatihan Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

MA Adakan Pelatihan Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. pada awal tahun 2017, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam rangka pemahaman dan implementasi Perma tersebut, MA akan menyelenggarakan Pelatihan bagi hakim. (baca: Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara) Sebagaimana dilansir badilag.mahkamahagung.go.id, dalam menyelenggarakan pelatihan MA telah bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI melakukan pembahasan tentang rancangan kurikulum pelatihan dan sosialisasi di Hotel Redtop, tanggal 19 sd September 2017. Acara ini juga dihadiri oleh Leisha Lister dan Cate Sumner dari Family Court of Australia (FCoA)
Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara

Memotret Kesibukan Hakim Agung “Membaca” Berkas Perkara

Sisi Lain, Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Berkas yang ditangani Mahkamah Agung di tahun 2016 sebanyak 18.580 berkas. Sebagaiman di lansir kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Melihat tren jumlah perkara masuk dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat di tahun 2017. Berbasis data perkara tahun 2016, dengan jumlah hakim agung sebanyak 45 (tidak termasuk Ketua dan Wakil), maka setiap orang hakim agung mendapat alokasi rata-rata 413 berkas perkara per tahun. Dengan jumlah ini, maka dalam setiap hari kerja sepanjang tahun,  selalu ada berkas perkara yang dialokasikan ke hakim agung.  Ini artinya, bagi hakim agung   sulit sekali melakukan aktifitas lain kecuali yang berhubungan dengan pemeriksaan dari berkas perkara. Apabila setiap berkas terdiri dari 100 halaman dokumen,  maka set
Larang Monopoli, MK Tegaskan Penyelidikan KPPU Bersifat Administratif

Larang Monopoli, MK Tegaskan Penyelidikan KPPU Bersifat Administratif

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta.  Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Rabu (20/9). Sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Adapun bunyi Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 adalah: Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yan
MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

MK Tegaskan PK Perdata Hanya Sekali

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata hanya sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK. Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan
Tukang AC Ajukan Uji Materi Batas Waktu PK

Tukang AC Ajukan Uji Materi Batas Waktu PK

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Seorang Tukang AC bernama Donny Christian Langgar mengajukan uji materil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang digelar pada Selasa (19/9) di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 69/PUU- XV/2017. Pemohon, sebagaimana dilansir mahkamahkonstitusi.go.id menguji ketentuan Pasal 69 UU MA yang mengatur batas waktu peninjauan kembali, yakni dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari. Pemohon mengharapkan MK dapat menafsirkan hukum perdamaian terkait pasal tersebut sehingga pihak berperkara tidak mesti menempuh PK dan dapat menempuh jalan damai. Adapun Pasal 69 UU MA menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (sera
TNC: Jangan Libatkan Anak-Anak Tonton Film Kekerasan

TNC: Jangan Libatkan Anak-Anak Tonton Film Kekerasan

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, - Jakarta. Beberapa hari ini masyarakat berdebat tentang perlu tidaknya ditayangkan kembali film G 30S/PKI. Bagi kaum dewasa tentu terjadi pro kontra baik mengenai persoalan konten film yang dianggap usang, penuh propaganda orde baru dan dianggap tidak sesuai sejarah sesungguhnya. Di lain pihak bagi kalangan militer penayangan film G 30S/PKI merupakan tayangan wajib yang akan melihat betapa kelompok Komunis di negeri ini harus dibasmi hidup atau mati demi mempertahankan Pancasila sakti, karena kaum komunis terutama PKI telah berupaya mengganti ideologi negara yakni Pancasila dengan Komunisme dan Marxisme. Namun demikian, mungkin perdebatan tersebut tidak terlalu penting bagi orang dewasa, karena mereka bisa secara dewasa melihat sisi baik dan juga sisi buruknya. Berbeda
Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Munir: Tangkap Dalang Penyerbuan YLBHI!

Terbaru
ADALAHUKUM.COM,-Jakarta. Penyerbuan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh ribuan massa memunculkan keprihatinan berbagai pihak. Direktur Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) DPP APSI, Syamsul Munir menyatakan sangat menyesalkan kejadian penyerbuan dan penyerangan oleh sejumlah kelompok anti pro demokrasi yang memaksakan kehendaknya sendiri serta secara membabi buta menuduh dan menfitah YLBHI sebagai antek Komunis. “  Sungguh itu cara-cara biadab, dan tentu menginjak martabat kemanusiaan, dan saya mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang ingin demokrasi di Indonesia semakin mundur dengan memberikan informasi palsu kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan LBH Jakarta sehingga semakin memperkeruh suasana” ujar mantan aktivis Kontras ini. (baca: Bela Korban
Dinilai Pangkas Kekhususan Aceh, 2 Anggota KIP Gugat UU Pemilu

Dinilai Pangkas Kekhususan Aceh, 2 Anggota KIP Gugat UU Pemilu

Terbaru
ADALAHUKUM.COM, Jakarta- Berlakunya Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, ternyata menyisakan persoalan terutama bagi propinsi Aceh. Beberapa pasa dinilai merugikan kepentingan warga Aceh, antara lain mengenai penerapan hubungan hirarki antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pengawas Pemilih (Panwalih) di semua tingkatan di Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karenanya 2 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan 1 orang warga Aceh, pada hari ini, Jum’at tanggal 15 September 2017, jam 14.00 wib, mendaftarkan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Menurut Irfan Fahmi, Kuasa Hukum Pemohon, pemberlakuan aturan ini, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan kekhususan Aceh yang sejatinya